Sungailiat — Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka (DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka) melaksanakan Rapat Persiapan Kegiatan Lapangan terkait Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Kabupaten Bangka Tahun 2026 pada Rabu, 13 Mei 2026.

Rapat yang berlangsung  tersebut dipimpin oleh Kepala DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka dan dihadiri oleh perwakilan OPD teknis terkait.

Dalam arahannya, disampaikan bahwa pengawasan pelaku usaha perlu dilakukan secara berkala seiring adanya penyesuaian regulasi melalui PP Nomor 28 Tahun 2025. Selain itu, koordinasi antar perangkat daerah dinilai penting agar pelaksanaan pengawasan berjalan efektif, terarah, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kabid Penanaman Modal menjelaskan bahwa kegiatan pengawasan akan dilaksanakan berdasarkan sektor usaha, baik secara rutin maupun insidentil. Pengawasan terhadap pelaku usaha juga akan dilakukan secara bertahap melalui pembagian tim, dengan tetap menyesuaikan kondisi anggaran yang tersedia. Kegiatan ini turut menjadi tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK pada Februari 2026.

Sementara itu, JF Pengendali Pelaksanaan Penanaman Modal (PKPM) menyampaikan pentingnya penyusunan daftar pelaku usaha (longlist) yang akan menjadi objek pengawasan, serta perlunya koordinasi dengan OPD teknis untuk penyampaian data pelaku usaha sesuai kewenangan masing-masing.

Dalam sesi pembahasan, masing-masing OPD memberikan masukan terkait mekanisme pengawasan, termasuk batasan kewenangan, kepatuhan perizinan berusaha, realisasi investasi, hingga kebutuhan koordinasi teknis lanjutan di beberapa sektor seperti kesehatan dan PUPR.

Sebagai hasil rapat, seluruh perangkat daerah diminta menyiapkan data dan informasi pelaku usaha yang akan dilakukan pengawasan. Koordinasi dan sinkronisasi antar OPD juga akan terus dilakukan sesuai jadwal yang telah disepakati guna mendukung pelaksanaan pengawasan penanaman modal di Kabupaten Bangka Tahun 2026 secara optimal.