SUNGAILIAT — Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DINPMP2KUKM) Kabupaten Bangka menyelenggarakan Rapat Evaluasi Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Kabupaten Bangka Tahun 2026 pada Senin (15/6/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka ini dibuka secara langsung oleh Plt. Kepala DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka, Sri Elly Safitri, SH. Agenda utama pertemuan ini adalah melakukan evaluasi mendalam terhadap hasil kegiatan lapangan yang telah  dan akan dilaksanakan kepada sejumlah pelaku usaha di wilayah Kabupaten Bangka. 

Dalam pembukaannya, Sri Elly Safitri menekankan pentingnya kolaborasi antar sektor dalam memantau kepatuhan pelaku usaha. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa perkembangan realisasi investasi dan operasional usaha di lapangan tetap berjalan sesuai dengan regulasi penanaman modal yang berlaku, sekaligus merumuskan mekanisme dan teknis pengawasan yang dilakukan agar berjalan efektif dan efisien

Mengingat pengawasan penanaman modal bersifat lintas sektor, rapat ini dihadiri oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka. Antara lain: 

• Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten bangka (Bidang Perdagangan & Perindustrian). 

• Dinas PUPR Kab. Bangka (Bidang Tata Ruang & Cipta Karya). 

• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka

• Dinas Kesehatan Kabupate Bangka

• Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka (Bidang Perkebunan & Bidang Peternakan)

• Dinas Perikanan Kabupaten Bangka

• Dinas Pariwisata Kabupaten Bangka

Selain instansi luar, jajaran internal DINPMP2KUKM mulai dari Kepala Bidang Penanaman Modal, Kabid Pelayanan Perizinan, Kabid Koperasi & UMKM, Kabid Data dan Informasi, hingga para Pejabat Fungsional Tertentu turut hadir aktif memberikan laporan saran dan masukan.

Melalui rapat sinkronisasi ini, Pemerintah Kabupaten Bangka berharap dapat menciptakan iklim investasi yang lebih sehat, transparan, dan akuntabel, serta mendorong kemudahan berusaha yang tetap menaati koridor hukum demi kemajuan ekonomi daerah. (BDSI)