Dalam rangka memberikan dukungan analisisdan rekomendasi kebijakan kepada Pimpinan terkait peningkatan pelayanan publik di Daerah khususnya tentang Percepatan Pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten/Kota, Asisten Deputi Tata Kelola Pemerintahan, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintah dan Wawasan Kebangsaan, Sekretariat Wakil Presiden, melakukan Kunjungan Kerja Penyerapan Pandangan, Peninjauan Diskusi dan Monev ke Dinpmp2kukm Kabupaten Bangka. Kamis, 22 September 2022
Pemerintah telah melakukan berbagai strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan Publik. Strategi yang di kembangka Pemerintah antara lain penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Perbaikan Mekanisme perizinan melalui oss untuk memudahkan pemberian izin berusaha dan izin berusaha, penyederhanaan birokrasi dan pembangunan Mall Pelayan Publik. Reformasi birokrasi nasional di lakukan secara bertahap di mulai di tahun 2010 s.d. 2025 yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
Sasaran Pelaksnaaan Reformasi birokrasi pada 8 Area Perubahan yaitu Managemen Perubahan, penataan peraturan Perundang-undangan yang kemudian di revisi menjadi area regulasi Kebijakan, Penataan dan Penguatan organisasi, Penataan sumebr daya Mnausia, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan dan peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Penyerapan Pandangan ini bertema "Strategi Peningkatan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Melalui Penyederhanaan Birokrasi dan Pembangunan Mal Pelayanan Publik". bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Menggali Proses Bisnis dan Inovasi-inovasi, memperoleh informasi mengenai hambatan, strastegis dan Mendorong percepatan Pembangunan MPP di Kepulauan Babel.
